Perencanaan Pembangunan Kesehatan Dorong Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat

JAKARTA - Perencanaan pembangunan kesehatan terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/3), melalui perencanaan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, terjadi peningkatan signifikan dalam angka UHH (Usia Harapan Hidup), yang menandakan adanya progres positif dalam kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, capaian tersebut juga diikuti oleh penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting.

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Pimpin Rapat Evaluasi Statistik Sulsel Tahun 2022

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Peningkatan kinerja sistem kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga rujukan tingkat lanjut, telah membantu memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.

Baca juga: Program DP3AKB Jember Tahun 2023, Tetap Fokus Pada Tiga Hal Kegiatan Utama

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, capaian pelayanan kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Pada 2023, belum ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai target 100?lam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

"Saat ini, persentase rata-rata capaian untuk masing-masing jenis pelayanan pada SPM kesehatan kabupaten/kota secara nasional masih belum mencapai target yang diinginkan, " kata Restuardy  Daud saat menjadi narasumber pada acara Pertemuan Pembahasan Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Primer sampai ke Tingkat Desa, di Hotel Pullman, Jakarta, belum lama ini.

Baca juga: Presiden Ajak Kepala Daerah dan Forkopimda Tangani Inflasi Bersama

Menyikapi kondisi tersebut, Restuardy menegaskan perlunya peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui transformasi pelayanan kesehatan primer. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan SPM dalam bidang kesehatan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kemendagri menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kesehatan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. 

Baca juga: Gelar Rakercab Tahun 2023, RTIK Kabupaten Cirebon Siapkan Inovasi Baru

Restuardy Daud juga menegaskan bahwa, Kemendagri akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta peningkatan kompetensi tenaga medis.

"Tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan program layanan kesehatan primer menjadi hal yang penting. Ini termasuk menjamin adanya lahan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan medik, serta biaya operasional beserta gaji dan insentif/tunjangan, " tambah Restuardy.

Baca juga: Warga Desa Toguan Galung Sambut Baik Program Bunga Desa, Bupati Samosir: Pemerintah Selalu Hadir Ditengah-Tengah Masyarakat

Restuardy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Bappeda, BPKAD, OPD Kesehatan, PUPR, APIP, organisasi masyarakat, kader, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan primer di tingkat lokal.

Dengan adanya komitmen serta kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan capaian dalam pelayanan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kemenkes, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dirjen Kesmas Kemenkes, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Peserta Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (*)