Ketua Umum PP Muhammadiyah Mendorong Penyelesaian Damai Usai Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., menegaskan pentingnya menghindari potensi kekerasan dan konflik horizontal pasca-pemilu. Sabtu (17/2/2024)

 

Baca juga: Ketua PCNU Lombok Tengah Tanggapi Dingin Yel Yel Pathul  Gubernur NTB

Dalam pernyataannya, Haedar Nashir menekankan bahwa jika terdapat pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku, khususnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi kekerasan atau konflik yang dapat memecah belah masyarakat.

 

Baca juga: Ikasum Jaya Ajukan 6 Nama Sebagai Calon Komisaris Independen Amman Mineral

"Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi dan tidak menempuh cara-cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal, " ujar Haedar Nashir.

 

Baca juga: Koalisi Ormas Peduli Induatri Siap Ikut Menjaga Kondusifitas di PT.Krakatau Steel

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Muhammadiyah dalam memastikan situasi pasca-pemilu tetap kondusif dan damai.


Muhammadiyah, sebagai organisasi besar di Indonesia, memandang pentingnya menjaga kestabilan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

 

Baca juga: Tidak Ingin Konflik Atar Agama, Sekjen Gema Kosgoro Minta Swedia Usut Tuntas Pembakaran Al Quran

"Muhammadiyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan persatuan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban sosial, " tambahnya.

 

Baca juga: CMMI Sebut Gubernur Gagal Membangun NTB

Dengan demikian, Muhammadiyah berharap agar seluruh pihak dapat bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi hasil pemilu, serta bersama-sama menjaga kedamaian dan persatuan bangsa demi kemajuan bersama.