JAM-Pidum Setujui 1 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika

JAKARTA - Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 1 permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, Selasa (31/1/2023). 

Adapun berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dan disetujui untuk direhabilitasi yaitu Tersangka HERY SETIAWAN Als. HERMON dari Kejaksaan Negeri Batu yang disangka melanggar Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, " ujarnya. 

Baca juga: Kejagung RI Periksa 3 Saksi Dugaan Korupsi BTS Kominfo

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 10307/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, Tersangka HERY SETIAWAN Als. HERMON positif menggunakan narkotika jenis methamfetamina (sabu-sabu). 

Alasan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

Baca juga: Kejagung Tahan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Terkait Dugaan Korupsi Bakti Kominfo

•  Tersangka hanya penyalahguna narkotika untuk diri sendiri;

•  Tersangka positif (+) menggunakan narkotika yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine;

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa Dua pejabat Kemenperin RI sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam Industri

•  Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan gelap narkotika;

•  Tersangka tidak pernah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Baca juga: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Setujui 18 Pengajuan Restorative Justice

•  Tersangka merupakan pengguna terakhir (end user) sehingga menguasai narkotika dengan tujuan hendak dipakai sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara;

•  Tersangka bukan merupakan residivis kasus narkotika;

Baca juga: Kejaksaan Agung RI Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi PT Waskita Karya

•  Sudah ada hasil asesmen dari BNN Kota Batu dan tim dokter yang menyatakan terhadap Tersangka layak untuk direhabilitasi.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, " terangnya. (**)