Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri

Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D., menghadiri Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri yang dibuka oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

 

Baca juga: Pastikan Wilayah Tetap Kondusif, Babinsa Koramil 10/Sambi Komsos Dengan Warga

Sebagai Key note Speaker, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengatakan bahwa  kegiatan ini untuk menindaklanjuti  RUU TNI dan Polri  yang telah diinisiasi DPR RI, sesuai arahan  Presiden agar mengawal penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan hati-hati tidak bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK, memiliki alasan dengan argumen yang kuat agar dapat diterima publik. 

 

Baca juga: Mabisaka Letkol Inf Arfan Affandi SE,MIP Buka Perkemahan Penerimaan Tamu Saka (PTS) Wira Kartika Angkatan 13 Pangkalan Kodim 0913/PPU Tahun 2023

"Secara khusus, Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut, sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ” kata Menkopolhukam.

Baca juga: Ketua Persit KCK Koorcab Rem 163 PD IX/Udayana Resmikan Posbindu PTM di Kodim 1609/Buleleng

Menko Polhukam mengharapkan  kegiatan ini sebagai pondasi awal dalam pembahasan yang akan dilakukan pada jajaran internal pemerintah dan tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formil pembentukan Undang-Undang. “Yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri, ” tegasnya. 

 

Baca juga: Babinsa Koramil Loa Janan : Pelaksanaan Tugas Selalu Mengutamakan Netralitas

Sementara itu dalam paparannya, Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro menyampaikan bahwa urgensi usulan RUU TNI adalalah  perkembangan lingkungan strategis dan spektrum ancaman, melindungi kepentingan Nasional, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sinergi dengan Kementerian/Lembaga, penguatan HAM dan penguatan tugas TNI. Selain itu RUU TNI juga tidak hanya berfokus pada Pasal 47 tentang penempatan prajurit TNI aktif di Kementerian/Lembaga dan Pasal 53 tentang penambahan batas pensiun usia prajurit, tetapi ada beberapa Pasal yang menjadi pokok bahasan dalam RUU TNI ini, diantaranya  Diplomasi Militer  sebagai cara pelaksanaan tugas pokok TNI, serangan siber sebagai ancaman pada OMP dan pengamanan kepentingan nasional di Luar negeri dalam OMSP. 

 

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Binaan, Babinsa Manahan Komsos Dengan Pelaku UMKM

Acara ini dilaksanakan secara Hybrid (luring dan daring) yang diikuti oleh para Akademisi  yang mewakili  berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, perwakilan kelompok Masyarakat Sipil dan perwakilan K/L dan disiarkan langsung melalui kanal youtube Kemenkopolhukam.